Komnas-komnas di Indonesia

1. Komnas Perlindungan Anak Indonesia 

Tugas :

• Melakukan sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaan, evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan anak. 
• Memberikan laporan, saran, masukkan dan pertimbangan kepada presiden dalam rangka perlindungan anak. 

Fungsi :

• Melakukan pengumpulan informasi, data terhadap pelanggaran terhadap anak
• Melakukan perlindungan khusus terhadap anak 
• Mempunyai mandat untuk membuat laporan alternatif kemajuan perlindungan anak di tingkat nasional

2. Komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan 

Tugas :

• Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan Hak Asasi Manusia Perempuan Indonesia
• Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan HAM 

Fungsi :

• Meningkatkan pencegahan kekerasan terhadap perempuan 
• Meningkatkan kesadaran publik untuk pemenuhan tanggung jawab negara dalam bentuk penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan

3. Komite nasional perlindungan konsumen dan pelaku usaha 

Tugas :

• Menyebarkan informasi kepada konsumen, memberi nasihat kepada konsumen
• Bekerja dengan instan di bidang konsumen 
• Mengawasi barang dan jasa bersama dengan pemerintah 
• Melaksanakan hak gugat dan gugatan kelompok 

Fungsi :

• Menurut UU 8 tahun 1999, fungsi komite nasional perlindungan konsumen dan pelaku usaha ialah melindungi empat kepentingan stakholdeers dalam kegiatan ekonomi. Yaitu: Kepentingan konsumen, pelaku usaha, pemerintah/birokras dan kepentingan nasional/kepentingan publik. 

4. Komisi kebenaran dan rekonsiliasi nasional (KKRN)

Tugas :

• Menyusun skala prioritas penanganan kasus pelanggaran HAM berat 
• Merumusan kompensasi dan rehabilitasi terhadap korban
• Merumuskan upaya rekonsiliasi yang konslusif dan berkesinambungan 

Fungsi :

• Membantu pemerintah mengungkap hal terjadinya konflik dan kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM 
• Membantu pemerintah membangun rekonsiliasi di masyarakat, baik secara sosial-horizontal maupun struktur-vertikal