Memahami Sistem Hukum Nasional

 "Negara Indonesia adalah Negara Hukum" 

• Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 
• Mencerminkan kondisi objektif negara 
• Sistem hukum Indonesia berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
• Pelaksanaan tata hukum dapat di paksakan kepada alat-alat negara yang diberi kekuasaan
• Contoh Undang-Undang yang berlaku di Indonesia 
• UU No. 8 Tahun 2012 mengenai pemilihan umum 
• UU No. 2 Tahun 2011 mengenai partai politik 
• UU No. 10 Tahun 2006 mengenai tata urutan perundang-undangan

SISTEM HUKUM DI INDONESIA 

• Mulai dilaksanakan pada 18 Agustus 1945 
• Ditegaskan kembali pada Pembukaan UUD 1945 yang memuat ketentuan-ketentuan dasar dan merupakan rangka dari sistem hukum Indonesia 
• Didukung oleh ketentuan umum yang merupakan produk hukum kolonial, misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

PENGGOLONGAN HUKUM DI INDONESIA 

Berdasarkan Sumber 

• Hukum Undang-Undang 
• Hukum Kebiasaan 
• Hukum Traktat 
• Hukum Yurisprudensi 

Berdasarkan Bentuknya 

• Hukum Tertulis, yang dibedakan atas dua macam sebagai berikut: 
1. Hukum tertulis yang dikodifikasikan 
2. Hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan 
• Hukum Tidak Tertulis

Berdasarkan Tempat Berlakunya 

• Hukum Nasional 
• Hukum Internasional 
• Hukum Asing 
• Hukum Gereja 

Berdasarkan Waktu Berlakunya 

• Ius Constitutum (Hukum Positif) 
• Ius Constituendum (Hukum Negatif) 
• Hukum Asasi (Hukum Alam) 

Berdasarkan Cara Mempertahankannya 

• Hukum Material 
• Hukum Formal 

Berdasarkan Sifatnya 

• Hukum yang memaksa 
• Hukum yang mengatur 

SUMBER HUKUM FORMAL 

Undang-Undang : memiliki 2 arti 

1. Material : Peraturan yang dibuat perintah dan mengikat secara umum 
2. Formal : Karena bentuknya dapat disebut Undang-Undang 

Kebiasaan : 

1. Perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam hal yang sama 
2. Keyakinan umum dari individu maupun golongan terkait

Yurisprudensi 

1. Adanya peraturan perundang-undangan yang kurang jelas 
2. hakim akan melaksanakan beberapa penafsiran antara lain: 
• Penafsiran Garamatikal (tata bahasa) 
• Penafsiran Historis 
• Penafsiran Sistematis 
• Penafsiran Teleologis 
• Penafsiran Otentik 

Traktat : Perjanjian antar dua negara atau lebih mengenai persoalan-persoalan tertentu 

• Traktat Bilateral : Perjanjian antar dua negara 
• Traktat Multilateral : Perjanjian antar lebih dari dua negara 

Doktrin : Doktrin adalah pendapat para ahli hukum terkemuka yang dijadikan dasar atau asas penting dalam hukum dan penerapannya